HIDAYAT NUR WAHID : SAYA BUKAN BERASAL DARI MAHDZAB YANG SUKA MENGKAFIRKAN

Dengan tegas beliau mengatakan: “Saya bukan berasal dari mazhab yang suka mengkafirkan sesama muslim.” Dan terkait dengan peristiwa vonis sesat secara in absentia terhadap aliran Syi’ah di Masjid Istiqlal tahun 1997, Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa beliau tidak menandatangani rekomendasi Istiqlal itu.

___________________________________

HPI [Himpunan Pelajar Indonesia] Iran, Direktur dan kru IRIB [Islamic Republic of Iran Broadcasting] berbahasa Melayu serta masyarakat Indonesia yang ada di Teheran, Minggu malam [16 April 2006], bersilaturrahmi dan berdialog dengan Ketua MPR, DR. Hidayat Nurwahid beserta rombongan anggota DPR dan Ketua PBNU, KH. Hasyim Muzadi.

Dalam suasana yang akrab, santai tapi serius itu, Prof. Basri Hasanuddin, Dubes Indonesia di Teheran, seperti biasa membuka acara dengan gayanya yang menawan. Beliau menyambut hangat kedatangan para pejabat negara, khususnya Ketua MPR dan Ketua PBNU serta beberapa anggota komisi DPR, Pemred Republika, mantan ketua Jaksa Agung, Bapak Andy Ghalib. Tentu Bapak Dubes juga berterima kasih atas kedatangan rombongan satu bus pelajar Indonesia dari Qom.

Pertemuan tersebut lebih berarti karena ada dua agenda besar yang sedang menghadang kita. Pertama, karena problem di tanah air mengarah ke dalam suatu proses yang serius. Adalah tidak benar menganggap bangsa kita selalu tidak serius atau tidak bisa serius. Sekarang bangsa kita sedang belajar serius. Keseriusan kali ini diwujudkan dengan pekerjaan berat yang sedang melilit seluruh komponen bangsa, dan utamanya menguras tenaga dan pikiran anggota dewan perwakilan rakyat dan MPR yang sedang sibuk meluncurkan produk hukum yang bernama Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi [RUU APP]. Rekan-rekan pelajar di Qom seperti biasanya, bukan hanya tidak peduli terhadap perkembangan yang menggembirakan ini, namun juga turut urun rembug dan berpartisipasi dalam memutar roda peradaban di negeri tercinta ini agar berjalan lebih cepat. Kepekaan sosial-agama teman-teman begitu tinggi. Sehingga rasa-rasanya mereka selalu ingin mengisi setiap kolom dan kolong sejarah Indonesia yang masih kosong. Mereka yakin bahwa pelita yang mereka bawa jika disinergikan dengan pelbagai pelita lainnya di tanah air maka ia akan menjelma menjadi suatu kekuatan besar yang akan mampu menerangi bangsa Indonesia dari kegelapan.

Kedua, masalah perjuangan bangsa Palestina. Ini juga secara langsung berkaitan dengan bangsa kita. Karena sesuai dengan amanat UUD 45 bahwa bangsa kita cinta terhadap perdamaian dan penjajahan di atas bumi harus segera dihapuskan. Lagi pula, sebagai bangsa yang mayoritasnya beragama Islam, adalah sangat wajar bila kita membela perjuangan rakyat Palestina. Maka, atas dasar pembelaan terhadap bangsa Palestina, Bapak Hidayat Nurwahid memenuhi undangan pemerintah Iran yang mengadakan Konferensi Internasional Pembelaan Hak-Hak Bangsa Palestina yang diadakan bertepatan dengan Pekan Persatuan [hafteh-e wahdat, 12-17 Rabiul Awwal] yang digagas oleh Imam Khomaini qs.

Pada kesempatan pertama, KH. Hasyim Muzadi menyampaikan pesan dan pengalamannya dengan gayanya yang begitu khas, segar dan bermakna. Dalam sambutannya itu beliau mengatakan bahwa ada sebagian umat Islam yang tidak siap untuk menghadapi khilafiyah [perbedaan dalam memahami agama]. Sehingga—menurut beliau—karena ketidaksiapan itu maka timbul pertikaian internal. Padahal kita jelas-jelas memiliki musuh di luar yang tidak suka sama Islam, tegas beliau.

Bapak Hasyim Muzadi datang ke Teheran dalam rangka memenuhi undangan Syeikh Ali Taskhiri, Ketua Dar Taqrib Bainal Mazhahib Islamiyyah [Lembaga Internasional Pendekatan antar Mazhab-Mazhab Islam]. Beliau Juga mengundang Syeikh Ali Taskhiri untuk datang ke Indonesia guna mengikuti Konferensi Internasional Mazhab-Mazhab Islam yang insya Allah di gelar pada Juni mendatang. Ketua PBNU ini juga menegaskan bahwa pihaknya juga mengundang tokoh-tokoh non-Islam dari luar negeri agar mereka melihat langsung apa benar di dalam Islam terdapat terorisme.

Pada bagian yang lain, beliau tidak setuju penggunaan logika kekerasan untuk menghadapi suatu keyakinan. Beliau secara tegas menolak tindakan kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah. Menurut beliau, dalam berdakwah kita harus menggunakan mauizhoh hasanah, yakni bil-adillatil muhkamah [dengan argumentasi yang kuat], utamanya terhadap pihak yang berseberangan secara akidah dengan kita.

Lebih lanjut, beliau mengakhiri sambutannya dengan menyampaikan 4 poin utama yang harus menjadi acuan pergerakan kaum Muslimin:
1. Toleransi Ilmiah (Tasamuh `Ilmi). Kita harus memiliki semangat ini dalam menghadapi pihak-pihak yang tidak sependapat dengan kita, tandas beliau.
2. Toleransi Metodelogi (Tasamuh Thariqi).
3. Mencintai sesama Muslim. Jangan sampai yang sudah menjadi Muslim malah kita keluarkan dari komunitas Muslimin, kata beliau dengan penuh kearifan.
4. Agama harus produktif. Islam harus melahirkan kasih sayang, melahirkan teknologi dan kemajuan bagi manusia. Sementara ini agama hanya menjadi simbolisme, kritik beliau.

Saat di buka forum tanya jawab, Ketua HPI, yang juga Sekjen BKPPI Timur Tengah, Ir. Mujtahid Hashem menyampaikan tiga poin penting:
1. Hendaknya bangsa Indonesia mendukung perjuangan bangsa Palestina karena itu sesuai dengan semangat pembukaan UUD 45 yang anti terhadap penjajahan dalam segala bentuknya. Juga, MPR dan DPR mestinya mengawasi pemerintah sehingga tidak menjalin hubungan meskipun secara rahasia dengan pemerintah Israel. Karena jika ini dilakukan berarti pengkhianatan terhadap UUD 45 dan menciderai hak-hak bangsa Palestina.
2. Dukungan terhadap RUU APP dan menekankan kearifan dalam implementasinya.
3. Pemerintah dan khususnya MUI, NU serta ormas keagamaan lainnya hendaknya memelopori dan menjembatani dialog antar mazhab guna meredam kekerasan dan kesalahpahaman di kalangan masyarakat awan, juga dalam rangka mencari titik temu di antara mazhab-mazhab Islam. Juga harapan agar MUI dan ormas-ormas Islam mempelopori riset-riset Islam sehingga islam bisa di nikmati bangsa Indonmesia dan bisa menjwab tantangan zaman.

Sementara itu, pada kesempatan berikutnya, DR. Hidayat Nurwahid memberikan jawaban dari pertanyaan peserta dialog. Pertama-tama beliau mengucapkan terima kasih atas dukungan HPI di Iran yang secara tegas—melalui pernyataan ketuanya, Mujtahid Hashem -mendukung DPR untuk segera mengesahkan RUU APP. Beliau menegaskan bahwa insya Allah undang-undang tersebut bisa disahkan pada Juni mendatang.

Dalam banyak hal beliau mengamini apa yang telah disampaikan oleh KH. Hasyim Muzadi. Misalnya, tentang pornografi, beliau menyetujui gagasan pendekatan kultural (budaya) untuk membendung pornografi di Indonesia. Lebih jauh beliau mengatakan bahwa sebenarnya terdapat disinformasi dalam memahami Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornografi ini. Beliau menceritakan pengalamannya bersama para wartawan yang mencecer pertanyaan yang bernada menyudutkan terkait dengan Undang-Undang Pornografi, yangmana sebelum beliau menjawab, beliau balik bertanya kepada para wartawan itu, bahwa apakah mereka telah membaca pasal-pasal undang-undang tersebut. Seketika itu juga mereka terdiam dan membisu. Di samping itu, ada sebagian kalangan yang mengira bahwa kalau undang-undang itu diberlakukan maka tempat-tempat hiburan dan wisata di Bali akan ditutup, masyarakat Irian yang memakai koteka akan ditangkapi dan dipenjarakan, abdi-abdi dalem di keraton akan “disikat”. Ini semua terjadi karena salah memahami undang-undang tersebut. Padahal ada pasal yang mentoleransi pakaian adat tersebut, tandas Ketua MPR ini. Orang Irian selama memakai koteka di dareahnya sendiri maka tidak akan ditangkap, kalau di Jakarta maka akan ditangkap, tandas DR. Hidayat sambil bercanda.

Pada bagian pembicaraannya yang lain, beliau juga menolak segala bentuk kekerasan untuk menyelesaikan persoalan agama dan akidah. Pengkafiran sesama muslim adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkannya. Dengan tegas beliau mengatakan: “Saya bukan berasal dari mazhab yang suka mengkafirkan sesama muslim.” Dan terkait dengan peristiwa vonis sesat secara in absentia terhadap aliran Syi’ah di Masjid Istiqlal tahun 1997, Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa beliau tidak menandatangani rekomendasi Istiqlal itu.

Dan pada saat yang sama, HPI [Himpunan Pelajar Indonesia] Iran juga menyerahkan tiga surat pernyataan kepada ketua MPR RI yaitu RUU APP, Pembelaan Hak Hak Bangsa Palestina dan Rekomendasi BKPPI Setimur Tengah. [AK/MT]

Islam Alternatif

dikutip dari http://islamalternatif.com/id/article.php?story=20060421023005931

%d blogger menyukai ini: