Tanggapan untuk Prof Baharun: Aqidah Menyimpang Syiah Harus Diamputasi

Baharun

LiputanIslam.com — Propaganda yang berasal dari tubuh MUI tentang kesesatan Syiah masih belum berakhir.  Setelah mengeluarkan buku “Buku Panduan MUI: Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syiah di Indonesia” ,  bedah dan bagi-bagi buku gratis di kota-kota  di Indonesia pun marak digelar, seperti di Bogor, Banjarmasin, dan Bandung.

Begitu Prof Din Syamsudin — salah satu tokoh yang turut menandatangani Amman Message yaitu diakuinya delapan mazhab yang sah dalam Islam termasuk Syiah terpilih menjadi Ketua Umum MUI Pusat, banyak yang berharap bahwa segala bentuk propaganda terhadap Syiah akan berakhir. Namun sayang tanda-tanda itu belum terlihat, terbukti dengan hadirnya kembali sebuah seminar yang menghadirkan Prof. Dr. Muhammad Baharun, dari MUI Pusat, seperti yang dilaporkan Arrahmah:

Majelis Ulama Indonesia (MUI) jauh-jauh hari telah menegaskan bahwa penyimpangan aqidah, seperti ajaran sesat Syiah, bukan termasuk dari persatuan yang harus ditoleransi. Adapun perbedaan yang harus ditoleransi adalah perbedaan dalam masalah fiqih dan furu (cabang). Hal ini ditegaskan oleh Ketua Komisi Hukum MUI pusat Prof. Dr. Muhammad Baharun.

“Sejak dulu, MUI mempunyai Moto; Perbedaan fiqih harus ditoleransi dan penyimpangan aqidah harus diamputasi,” tegas Prof. Baharun, dalam acara seminar sehari bertemakan ‘Gerakan Syiah dan Stabilitas Negara’ di gedung LPMP Aula Nusantara, Jl. Nangka No. 58C ,Tanjung Barat ,TB. Simatupang, Jakarta, Kamis (27/3/2014), seperti dikutip dari Kiblat.net.

Rektor Universitas Nasional Pasim Bandung ini mengajak peserta seminar yang berjumlah 200 lebih untuk melihat bahaya Syiah dari tiga aspek. Yakni aspek keagamaan, keilmuan dan kebangsaan.

Prof. Baharun juga menyerukan seluruh umat Islam untuk bersatu membentengi diri dan melawan ajaran sesat Syiah. Di antara hal terkecil yang beliau sarankan untuk mengamputasi ajaran itu adalah dengan memberi nama anak-anak umat Islam dengan nama para sahabat dan istri Nabi Muhammad.

“Agar orang-orang Syiah menjadi tidak nyaman. Karena, ke mana pun mereka pergi, mereka akan mendengarkan nama-nama para sahabat, yang sebagian besar mereka kafirkan,” jelasnya.

Tidak hanya nama anak, lanjutnya, nama-nama tempat seperti masjid, yayasan dan jama’ah pengajian juga harus dinamakan dengan nama para sahabat dan istri Nabi.

Patut diketahui, kaum Syiah saat ini di Indonesia mengangkat isu persatuan sebagai’senjata utama’ untuk menyebarkan ajarannya di kalangan umat Islam, baik di dalam negeri maupun di luar Negeri. Dengan isu itu, para penyeru Syiah dengan halus mengambil hati umat Islam sehingga mereka tidak sadar masuk dalam paham sesat tersebut.

Inilah perlunya pendampingan ulama Ahlus Sunnah di tengah-tengah umat Islam. Demikian pula umat Islam pun perlu mendekat kepada para ulama Ahlus Sunnah yang sudah tsiqoh dan memperhatikan fatwa dan tausiyah mereka akan bahaya kesesatan ajaran Syiah. (http://www.arrahmah.com/news/2014/03/29/mui-penyimpangan-aqidah-syiah-harus-diamputasi.html#sthash.oKC2ZR3i.dpuf)

Mengenai buku “Buku Panduan MUI: Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syiah di Indonesia” telah dibahas di Liputan Islam, yang bisa dibaca di:

  1. http://liputanislam.com/kajian-islam/takfirisme/kajian-ilmiah-atas-buku-panduan-mui/
  2. http://liputanislam.com/kajian-islam/takfirisme/kajian-ilmiah-atas-buku-panduan-mui-2/
  3. http://liputanislam.com/kajian-islam/takfirisme/kajian-ilmiah-atas-buku-panduan-mui-3/
  4. http://liputanislam.com/kajian-islam/takfirisme/kajian-ilmiah-atas-buku-panduan-mui-4/
  5. http://liputanislam.com/kajian-islam/takfirisme/kajian-ilmiah-atas-buku-panduan-mui-5/
  6. http://liputanislam.com/kajian-islam/takfirisme/kajian/
  7. http://liputanislam.com/kajian-islam/takfirisme/kajian-ilmiyah-atas-buku-panduan-mui-7/
  8. http://liputanislam.com/kajian-islam/takfirisme/kajian-ilmiah-atas-buku-panduan-mui-5/
  9. http://liputanislam.com/kajian-islam/takfirisme/kajian-ilmiyah-atas-buku-panduan-mui-9/
  10. http://liputanislam.com/kajian-islam/takfirisme/kajian-ilmiah-atas-buku-panduan-mui-10/
  11. http://liputanislam.com/kajian-islam/takfirisme/kajian-ilmiah-atas-buku-panduan-mui-11/
  12. http://liputanislam.com/kajian-islam/takfirisme/kajian-ilmiah-atas-buku-panduan-mui-12/
  13. http://liputanislam.com/kajian-islam/takfirisme/kajian-ilmiah-atas-buku-panduan-mui-13/
  14. http://liputanislam.com/kajian-islam/takfirisme/kajian-ilmiah-atas-buku-panduan-mui-14/

 

*****

Pernyataan Prof Baharun sangat bertentangan dengan pernyataan dari Dr. Zuhdi, seorang tokoh dari Muhammadiyah ketika menjadi pembicara dalam acara bedah buku tajuk “Inilah Jalanku yang Lurus” pada 21 Maret 2014. Seperti yang dilaporkan Kantor Berita Abna,  beliau menyampaikan sikap resmi DPP Muhammadiyah yang tidak mensesatkan Syiah. Bahwa Dewan Tabligh Muhammadiyah tak pernah menyesatkan Syiah dan bahwa Syiah adalah bagian tak terpisahkan dari Islam. “Saya tegaskan, bahwa secara resmi DPP Muhammadiyah tak pernah menyesatkan Syiah,” terang Dr. Zuhdi.

Meski beredar buku panduan MUI yang menuduh Syiah sesat, Ketua Umum DPP Muhammadiyah, Din Syamsudin yang sekaligus mejabat sebagai Ketua Umum MUI yang baru dalam sebuah wawancara di JakTV menyebutkan bahwa tuduhan Syiah sesat dengan mengatasnamakan buku panduan MUI merupakan fitnah besar. Saat dikonfirmasi, inilah jawaban Dr. Zuhdi, “Begini, Pak Din kan baru jadi Ketua. Kedua, saya melihat, itu bukan hasil kesepakatan (resmi) MUI. Tapi segelintir orang menulis buku lalu mengatsnamakan MUI menyesatkan Syiah. MUI secara kelembagaan tidak pernah menyesatkan Syiah. Dia (Syiah) bagian umat Islam.”

Dr. Zuhdi juga menyayangkan kenapa perwakilan Depag dan MUI yang semestinya bertanggungjawab menjelaskan hal ini tidak datang di acara ini meski sudah diundang. “Mestinya pihak MUI datang. Kan bisa diwakilkan kalau mereka bertanggungjawab,” ujar Dr. Zuhdi. Dari Departemen Agama, yang diundang adalah Dr. Muhammad Zain. Sedang dari pihak MUI adalah Dr. Amirsyah. Tetapi sampai acara berakhir keduanya tak menunjukkan batang hidungnya. Para pengunjung sendiri merasa sangat kecewa dengan ketidakhadiran mereka.

*****

Aspek kebangsaan yang disorot oleh Prof Baharun, sepertinya tidak jauh-jauh dari isu yang terus dipanas-panaskan bahwa muslim Syiah di Indonesia akan melakukan makar kepada NKRI dan bercita -cita mendirikan Negara Syiah Indonesia. Hal ini serupa dengan pernyataan Prof Mahfud MD, yang mewanti-wanti adanya kelompok yang bisa mengancam keruntuhan NKRI. Salah satu kelompok yang  menghendaki negara model Mullah di Iran. Benarkah demikian? Simak wawancara singkat LI dengan Ali Shahab, Ketua Himpunan Pelajar Indonesia (HPI) Iran.

Liputan Islam (LI): Apakah yang dimaksud dengan negara Mullah Iran? Sebelum ini ada desas-desus yang disebarkan sebagian ustad radikal di Indonesia, bahwa alumnus Iran ingin membuat negara Syiah Indonesia. Apa benar demikian?

Ali Shahab (AS): Tidak ada istilah Negara Mullah  Iran. Yang ada adalah Negara Islam atau al-Hukumah al-Islamiyyah. Hanya saja, di Iran bercorakkan “wilayatul-faqih”, yaitu bahwa kekuasaan eksekutif tertinggi ada di tangan seorang pemimpin atau rahbar yang berasal dari kalangan ulama, yang dipilih oleh Dewan Ahli yang anggotanya dipilih oleh rakyat. Sedangkan pemerintahannya dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih rakyat langsung. Sistem yang dianut Iran ini hanya berlaku di Iran saja. Itu adalah pilihan rakyat Iran yang harus kita hormati. Sedangkan negara lain masing-masing dengan sistemnya sendiri,  sesuai dengan pilihan rakyatnya. Tidak ada keharusan menjalankan sistem wilayatul faqih bagi masyarakat Syiah di tempat lain. Bahkan di Irak yang nota bene mayoritas Syiah rakyatnya memilih sistem lain.

LI:Bagaimana dengan Indonesia, apa mungkin mendirikan negara berbasis Wilayatul Faqih?

AS: Pertama, adalah mustahil mendirikan negara Islam Syiah di Indonesia.  Wong Muslim Indonesia mayoritasnya Sunni kok, sedangkan jumlah orang Syiah tidak lebih dari 1 persen Kedua,  sudah menjadi prinsip penganut  Syiah  Indonesia (termasuk alumnus Iran) bahwa mereka menerima dan meyakini bahwa Pancasila adalah satu-satunya azaz bernegara di Indonesia, bahkan mereka tidak pernah mengkhayal sekalipun untuk mendirikan negara Islam Syiah. Tidak ada bukti dan data sedikitpun yang menunjukkan adanya  keinginan mendirikan Negara Syiah oleh alumnus Iran atau kaum Syiah Indonesia. Jadi,  Ini adalah isu murahan yang sama sekali tidak ada nilai validitasnya.

LI:Bisa dijelaskan, Sistem Wilayatul Faqih itu apa? 

AS: Konsep dasar wilayatul faqih (WF) adalah sistem pemerintahan yang dipimpin ulama dengan kualifikasi faqahah (keilmuan yang mendalam di bidang agama), ‘adalah (integritas moral dan kenegarawanan), dan kafa’ah (kapabilitas kecakapan dalam mengelola pemerintahan). Proses penetapan ulama yang memerintah pun dilalui lewat sistem demokrasi. WF adalah demokrasi plus. Rakyat tetap sebagai pihak yang paling berdaulat, karena merekalah yang memilih lewat pemilu. Hanya saja, pilihannya dibatasi pada mereka yang betul-betul teruji memiliki tiga kualifikasi di atas.

Kalaulah ada orang yang ingin mendirikan sistem WF di Indonesia, kan artinya musti lewat demokrasi juga? Ketika mayoritas penduduk Indonesia ad

alah penganut Ahlussunnah, tentu rasanya tidak mungkin disetujui. Perlu diketahui juga, pemerintahan Wilayatul Faqih Iran berdiri lewat referendum yang sangat transparan di bawah pengawasan ketat PBB dan unsur-unsur internasional. Dalam referendum di Iran tahun 1979, 98,2% rakyat setuju dibentuknya  Republik Islam Iran.

LI:jadi penganut Syiah Indonesia tidak berkiblat ke Iran?

AS: yang dimaksud kiblat itu apa? Setahu saya, selama ini kaum Syiah Indonesia hanya merujuk pada ulama Iran dalam masalah fiqih, karena ada konsep taqlid (patuh pada fatwa ulama). Terkait dengan hukum-hukum di luar negeri, para ayatullah di Iran pun selalu memfatwakan agar setiap warga negara tunduk pada hukum dan aturan resmi yang berlaku di negara masing-masing. Konsep makar, atau melawan pemerintah, sama sekali tidak pernah difatwakan oleh ayatullah di sini. Kalau ada orang Indonesia taat pada fatwa Ayatullah Khamenei di bidang fiqih, itu tak beda dengan umat Sunni Indonesia yang patuh pada fatwa Syekh Yusuf Qardhawi, atau ulama asal Mesir lainnya.

Dari berbagai pidato dan tulisan Ayatullah Khamenei, dapat disimpulkan bahwa tidak ada fatwa khusus terkait tugas-tugas para pengikutnya di Indonesia. Bahkan, bila diamati khutbah-khutbah beliau, secara umum Ayatullah Khamenei sangat menekankan para penganut mazhab Syiah di seluruh dunia untuk menjadi warga negara yang baik, mengikuti hukum yang berlaku, serta menyebarkan ajaran Islam yang hakiki. Yang dimaksud Islam hakiki di sini adalah Islam yang juga menaruh perhatian kuat terhadap perlawanan atas kezhaliman dan penegakan keadilan.
(LiputanIslam.com/ba)

 

 

 

sumber :

http://liputanislam.com/tabayun/tanggapan-untuk-prof-baharun-aqidah-menyimpang-syiah-harus-diamputasi/

Iklan

Komentar ditutup.

Blog di WordPress.com.

Atas ↑

%d blogger menyukai ini: