MUI Pilih Kasih?

mui

LiputanIslam.com– MUI kembali beraksi. Kali ini, MUI Jabar melangkahkan kaki ke Depok untuk memperingatkan MUI Depok tentang bahaya Syiah. Praduga yang diangkat masih berupa isu lama yang digoreng kembali, dan sudah pernah dikupas tuntas di Liputan Islam. Karenanya, LI hanya akan copy paste dari artikel terdahulu yang menanggapi pernyataan Prof Mahfud MD.

Depok News menulis: Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat, Rafani meminta masyarakat Depok untuk mewaspadai aliran syiah. Sebab keberadaan aliran tersebut menjadi ancaman bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Karena Syiah mempunyai misi mendirikanm Negara Islam sesuai dengan kemauannya.

“Dari data yang saya peroleh salah satu  perwakilan Revousi Syiah langsung berada  di Kota Depok. Aliran Syiah itu, perlu diwaspadai. Justru, salah satu perwakilan  Garda Revousi Iran ada di Depok. Saat ini, mereka telah menyusup dan menyebar melalui majelis taklim,” katanya saat bersilahturahmi ke  MUI Kota Depok di Jalan Nusantara, Pancoran Mas, Depok, Selasa (18/3/14).

Menurut Rafani, saat ini  fenomena keagamaan di masyarakat dalam penyebaran  aliran syiah mulai berkembang di akar rumput dan sampai ke Majelis Taklim. Bahkan yang perlu diwaspadai adalah masuknya beberapa caleg DPR RI dari golongan Syiah. Ia menilai, bila masuk dalam parlemen bisa dipastikan akan menjalankan misinya melalui jalur politik. “Pengembangan syiah secara tidak langsung ada di Depok. Sebab, mereka  di bawah koordinasi langsung Garda Revolusi Iran. Syiah dimanapun berada ada agenda politik. Menjadikan negara Islam dari aliran mereka,” tandasnya.

Senada dengan yang disampaikan oleh Prof Mahfud, ada kelompok yang disebut oleh  Professor sebagai ancaman bagi NKRI, yaitu  kelompok yang menghendaki negara model Mullah di Iran. (http://liputanislam.com/tabayun/prof-mahfud-juga-manusia/)

Dalam rangka tabayun, Liputan Islam menghubungi Ali Shahab, Ketua Himpunan Pelajar Indonesia (HPI) Iran.

Liputan Islam (LI): Apakah yang dimaksud dengan negara Mullah Iran? Sebelum ini ada desas-desus yang disebarkan sebagian ustad radikal di Indonesia, bahwa alumnus Iran ingin membuat negara Syiah Indonesia. Apa benar demikian?

Ali Shahab (AS): Tidak ada istilah Negara Mullah  Iran. Yang ada adalah Negara Islam atau al-Hukumah al-Islamiyyah. Hanya saja, di Iran bercorakkan “wilayatul-faqih”, yaitu bahwa kekuasaan eksekutif tertinggi ada di tangan seorang pemimpin atau rahbar yang berasal dari kalangan ulama, yang dipilih oleh Dewan Ahli yang anggotanya dipilih oleh rakyat. Sedangkan pemerintahannya dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih rakyat langsung. Sistem yang dianut Iran ini hanya berlaku di Iran saja. Itu adalah pilihan rakyat Iran yang harus kita hormati. Sedangkan negara lain masing-masing dengan sistemnya sendiri,  sesuai dengan pilihan rakyatnya. Tidak ada keharusan menjalankan sistem wilayatul faqih bagi masyarakat Syiah di tempat lain. Bahkan di Irak yang nota bene mayoritas Syiah rakyatnya memilih sistem lain.

LI:Bagaimana dengan Indonesia, apa mungkin mendirikan negara berbasis Wilayatul Faqih? AS:Pertama, adalah mustahil mendirikan negara Islam Syiah di Indonesia.  Wong Muslim Indonesia mayoritasnya Sunni kok, sedangkan jumlah orang Syiah tidak lebih dari 1 persen Kedua,  sudah menjadi prinsip penganut  Syiah  Indonesia (termasuk alumnus Iran) bahwa mereka menerima dan meyakini bahwa Pancasila adalah satu-satunya azaz bernegara di Indonesia, bahkan mereka tidak pernah mengkhayal sekalipun untuk mendirikan negara Islam Syiah. Tidak ada bukti dan data sedikitpun yang menunjukkan adanya  keinginan mendirikan Negara Syiah oleh alumnus Iran atau kaum Syiah Indonesia. Jadi,  Ini adalah isu murahan yang sama sekali tidak ada nilai validitasnya.

LI:Bisa dijelaskan, Sistem Wilayatul Faqih itu apa? 

AS: Konsep dasar wilayatul faqih (WF) adalah sistem pemerintahan yang dipimpin ulama dengan kualifikasi faqahah (keilmuan yang mendalam di bidang agama), ‘adalah (integritas moral dan kenegarawanan), dan kafa’ah (kapabilitas kecakapan dalam mengelola pemerintahan). Proses penetapan ulama yang memerintah pun dilalui lewat sistem demokrasi. WF adalah demokrasi plus. Rakyat tetap sebagai pihak yang paling berdaulat, karena merekalah yang memilih lewat pemilu. Hanya saja, pilihannya dibatasi pada mereka yang betul-betul teruji memiliki tiga kualifikasi di atas. Kalaulah ada orang yang ingin mendirikan sistem WF di Indonesia, kan artinya musti lewat demokrasi juga? Ketika mayoritas penduduk Indonesia adalah penganut Ahlussunnah, tentu rasanya tidak mungkin disetujui. Perlu diketahui juga, pemerintahan Wilayatul Faqih Iran berdiri lewat referendum yang sangat transparan di bawah pengawasan ketat PBB dan unsur-unsur internasional. Dalam referendum di Iran tahun 1979, 98,2% rakyat setuju dibentuknya  Republik Islam Iran.

LI:jadi penganut Syiah Indonesia tidak berkiblat ke Iran?

AS: yang dimaksud kiblat itu apa? Setahu saya, selama ini kaum Syiah Indonesia hanya merujuk pada ulama Iran dalam masalah fiqih, karena ada konsep taqlid (patuh pada fatwa ulama). Terkait dengan hukum-hukum di luar negeri, para ayatullah di Iran pun selalu memfatwakan agar setiap warga negara tunduk pada hukum dan aturan resmi yang berlaku di negara masing-masing. Konsep makar, atau melawan pemerintah, sama sekali tidak pernah difatwakan oleh ayatullah di sini. Kalau ada orang Indonesia taat pada fatwa Ayatullah Khamenei di bidang fiqih, itu tak beda dengan umat Sunni Indonesia yang patuh pada fatwa Syekh Yusuf Qardhawi, atau ulama asal Mesir lainnya. Dari berbagai pidato dan tulisan Ayatullah Khamenei, dapat disimpulkan bahwa tidak ada fatwa khusus terkait tugas-tugas para pengikutnya di Indonesia. Bahkan, bila diamati khutbah-khutbah beliau, secara umum Ayatullah Khamenei sangat menekankan para penganut mazhab Syiah di seluruh dunia untuk menjadi warga negara yang baik, mengikuti hukum yang berlaku, serta menyebarkan ajaran Islam yang hakiki. Yang dimaksud Islam hakiki di sini adalah Islam yang juga menaruh perhatian kuat terhadap perlawanan atas kezhaliman dan penegakan keadilan.

Mempertanyakan Ketidakadilan MUI

Tanggal 1 Maret yang lalu, sekitar 200-an orang berdatangan ke Bundaran HI. Ternyata mereka dari kelompok bernama GARIS (Gerakan Reformis Islam) yang datang dari Kadungora, Garut. Dari beberapa atribut yang mereka pakai, terlihat bahwa selain dari Garut, kelompok bernama GARIS itu  juga berasal dari, Tasik, Cianjur, dan Sukabumi.  Sementara itu, dari kawasan Jabodetabek, tampak rombongan dengan atribut An-Najat Jakarta, MRM (Masjid Muhammad Ramadhan) Bekasi, serta kelompok-kelompok yang berasal dari Cibinong Bogor dan Pamulang Tanggerang. Tujuan mereka ke tempat tersebut adalah untuk mendeklarasikan baiat mereka kepada ISIS (Islamic State of Iraq and Syam),liputan selengkapnya bisa dibaca di: http://liputanislam.com/liputan/deklarasi-baiat-organisasi-teroris-transnasional/

Acara ini sangat jelas menunjukkan keberadaan gerakan transnasional yang hendak mendirikan negara Islam (khilafah) di Indonesia. Pada bulan Februari lalu, Prof. Mahfudh MD, mantan Ketua MK, telah mengingatkan bahwa salah satu kelompok yang mengancam keutuhan NKRI adalah kelompok yang mengidamkan Khilafah ala Turki Utsmani.

Sementara itu, Ketua Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik (Ilmispi) Wilayah IV Provinsi Sulbar, Andi Ilham Bambang Parenrengi, mengingatkan, saat ini merebak kelompok-kelompok Islam yang berupaya mengganti Pancasila sebagai ideologi NKRI, serta menganjurkan untuk melakukan tindakan aksi kekerasan mengatasnamakan agama. Menurutnya, pasca runtuhnya kekuasaan Orde Baru dan masuknya era reformasi, ruang bagi kelompok-kelompok Islam beraliran keras yang cenderung menggunakan cara-cara radikal guna mencapai tujuannya itu semakin terbuka lebar.

“Kelompok tersebut menghendaki adanya perubahan, pergantian sistem di masyarakat sampai akarnya, bila perlu menggunakan cara-cara kekerasan yang tidak sejalan dengan ajaran Islam sebagai rahmat bagi sekalian alam,” katanya (Republika, 16/1).

Kini pertanyaan tertuju kepada MUI yang sebagian ulamanya bela-belain menulis buku MMPSI (Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syiah Indonesia), bahkan menyebarluaskannya secara gratis di berbagai pengajian. Konon, tujuan mereka demi ‘menyelamatkan NKRI’ dari gempuran ideologi Syiah yang dicurigai hendak membuat Negara Syiah Indonesia. Lalu, mengapa mereka diam saja melihat aksi yang sudah sangat jelas dan terang-terangan anti-NKRI ini? (LiputanIslam.com/ba)

sumber :

http://liputanislam.com/tabayun/mui-pilih-kasih/

Iklan

Komentar ditutup.

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

Atas ↑

%d blogger menyukai ini: